Sidang Praperadilan Nadiem Makarim: Perdebatan Prosedur antara Hotman Paris dan Ahli Hukum

Jakarta, 8 Oktober 2025 — Sidang praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang tersebut, terjadi perdebatan antara kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris Hutapea, dan ahli hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, yang dihadirkan oleh pihak Kejaksaan Agung.

Hotman Paris mempertanyakan aspek prosedural dalam penetapan tersangka terhadap kliennya. Ia menyoroti dugaan adanya pelanggaran aturan karena Nadiem ditetapkan sebagai tersangka tanpa dimintai keterangan secara langsung terkait tuduhan yang dikenakan.

“Pertanyaan saya masih dalam konteks prosedur penetapan tersangka, bukan materi perkara,” ujar Hotman di hadapan majelis hakim, Rabu (8/10/2025).

Namun, menurut Suparji Ahmad, pertanyaan yang diajukan Hotman sudah masuk pada substansi pokok perkara, bukan lagi pada ranah administratif.

“Hal yang ditanyakan berkaitan dengan aspek materiil, bukan hanya soal prosedur formal seperti pemanggilan atau jangka waktu pemeriksaan,” jelasnya.

Hakim tunggal I Ketut Darpawan kemudian mengingatkan agar proses tanya jawab tidak berubah menjadi perdebatan terbuka di dalam ruang sidang. Ia menegaskan, masing-masing pihak memiliki hak untuk memberikan pandangan tanpa perlu mempertahankan argumentasi secara berlebihan di tahap praperadilan.

Sebelumnya, tim hukum Nadiem mengajukan permohonan agar penetapan status tersangka dinyatakan tidak sah. Mereka berpendapat, proses tersebut tidak disertai hasil audit resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta tidak memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penetapan tersangka telah dilakukan sesuai prosedur setelah penyidik memperoleh alat bukti yang dianggap memadai.

Sidang praperadilan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut isu prosedural dalam proses hukum terhadap pejabat publik. Sidang selanjutnya dijadwalkan akan menghadirkan tanggapan resmi dari pihak termohon dan pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak.